Ribuan Guru P3K Paruh Waktu di Deliserdang Belum Terima Gaji Hingga Saat Ini

Di Kabupaten Deli Serdang, terdapat 2.341 guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu yang hingga saat ini belum menerima gaji. Situasi ini menimbulkan keprihatinan besar, mengingat mereka seharusnya menerima imbalan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten setempat. Ketidakpastian ini sudah berlangsung cukup lama dan menjadi sorotan di kalangan masyarakat.

Permasalahan Gaji Guru PPPK Paruh Waktu

Gabungan guru PPPK Paruh Waktu yang memiliki sertifikasi hanya mampu mendapatkan Tunjangan Profesi Guru (TPG) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sementara itu, guru yang tidak memiliki sertifikasi hanya dapat menerima gaji melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang juga bersumber dari APBN.

Informasi yang berhasil dikumpulkan menunjukkan bahwa sejak perubahan status guru honorer tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP) menjadi PPPK Paruh Waktu pada 8 Desember 2025, mereka belum menerima pembayaran gaji yang seharusnya dianggarkan dalam APBD Pemkab Deli Serdang.

Aturan Terkait Gaji Guru PPPK

Menurut peraturan yang berlaku, guru PPPK Paruh Waktu yang sudah memiliki sertifikasi tidak diperkenankan menerima gaji melalui dana BOS. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 63 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa dana BOS hanya dapat digunakan untuk mendanai kegiatan operasional sekolah, termasuk gaji untuk guru yang belum menerima tunjangan profesi.

Keadaan Terkini Mengenai Tunjangan Profesio

Sampai bulan Maret, banyak guru agama yang seharusnya menerima tunjangan sertifikasi dari Pemerintah Pusat belum juga mendapatkan dana tersebut. Masalah ini menjadi topik hangat di kalangan para pendidik. Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Pendidikan Deli Serdang, Suparno, S.Sos., M.S.P, telah mengeluarkan surat kepada Kepala Sekolah untuk memberikan solusi sementara.

Dalam surat tersebut, Suparno meminta agar Kepala Sekolah membayarkan gaji terlebih dahulu kepada guru yang sudah bersertifikasi, meskipun mereka belum menerima Tunjangan Profesi Guru. Setelah tunjangan itu cair, guru diharuskan mengembalikan jumlah gaji yang telah dibayarkan sebelumnya.

Gaji untuk Guru yang Belum Sertifikasi

Sementara itu, untuk guru PPPK Paruh Waktu yang belum memiliki sertifikasi serta guru honorer yang terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik), mereka masih diizinkan menerima gaji dari dana BOS. Namun, hal ini sangat bergantung pada kebijakan masing-masing sekolah. Akibatnya, banyak dari mereka hanya mendapatkan gaji yang sangat minim, sekitar Rp 450.000 per bulan, yang biasanya dihitung berdasarkan jam pelajaran.

• Contoh perhitungan gaji: Seseorang yang mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia dengan 15 jam/minggu.
• Honor per jam pelajaran: Rp 30.000.
• Total gaji bulanan: 15 x Rp 30.000 = Rp 450.000.
• Perhitungan per tatap muka: Rp 30.000 dibagi 4 minggu = Rp 7.500.
• Gaji ini jauh di bawah standar yang layak untuk seorang pendidik.

Perbandingan dengan Guru Penuh Waktu

Dalam pemerintahan Bupati Asri Ludin Tambunan, para guru P3K penuh waktu mendapatkan gaji yang cukup besar, berkisar antara Rp 3 juta hingga Rp 4 juta, yang bersumber dari APBD Deli Serdang. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam perlakuan dan pengakuan terhadap tenaga pendidik di daerah tersebut.

Respon dari Anggota DPRD Deli Serdang

Anggota DPRD Deli Serdang, Indra Silaban SH, mengungkapkan keprihatinannya terhadap situasi gaji guru P3K Paruh Waktu yang masih nol rupiah dari APBD. Ia berharap Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melalui Dinas Pendidikan bisa segera memberikan solusi agar para pendidik yang telah bekerja keras mendidik generasi muda mendapatkan imbalan yang layak.

“Ini sudah tiga bulan mereka tidak menerima gaji, sangat disayangkan mengingat peran penting mereka dalam pendidikan anak-anak di Deli Serdang,” ungkap Indra dalam keterangannya.

Panggilan untuk Tindakan Segera

Menanggapi keluhan yang banyak disampaikan kepada DPRD, Indra Silaban berencana untuk membawa isu ini kepada pimpinan DPRD Deli Serdang agar segera ditindaklanjuti. Ia mengusulkan agar diadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk membahas masalah ini lebih mendalam.

“Sebelum pengangkatan PPPK Paruh Waktu, seharusnya pihak Dinas Pendidikan sudah menganggarkan gaji mereka. Ini adalah masalah serius yang perlu segera diatasi,” tegasnya.

Pernyataan dari Dinas Pendidikan

Kepala Dinas Pendidikan Deli Serdang, Suparno, ketika dikonfirmasi mengenai isu gaji guru PPPK Paruh Waktu yang belum dibayarkan, berjanji akan melakukan klarifikasi lebih lanjut. “Kami akan mengklarifikasi masalah ini segera,” ujarnya.

Sekretaris Dinas Pendidikan Deli Serdang, Samsuar Sinaga, S.Pd., M.Si, juga mengakui bahwa jumlah guru PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Deli Serdang adalah 2.341 orang, terdiri dari 1.981 di SD, 20 di TK, dan 340 di SMP.

Gaji yang Diterima Guru PPPK Paruh Waktu

Samsuar menambahkan bahwa meskipun gaji guru PPPK Paruh Waktu dari APBD belum ada, mereka masih bisa menerima gaji dari dana BOS dan sertifikasi. “Guru PPPK Paruh Waktu mendapatkan gaji sesuai dengan yang diterima sebelumnya. Gaji mereka bersumber dari dana BOS bagi yang belum bersertifikasi. Sementara yang sudah sertifikasi mendapatkan gaji dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,” tegasnya.

Dengan situasi yang ada, jelas bahwa masalah gaji guru PPPK Paruh Waktu di Deli Serdang memerlukan perhatian serius dari semua pihak. Mereka adalah pilar penting dalam dunia pendidikan, dan sudah saatnya untuk memberikan penghargaan yang layak bagi pengabdian mereka.